Polemik Pembangunan Pagar Makam Rp35 Juta dan Kejelasan Laporan AMJ Kades Taman
PEMALANG – Sejumlah pelaksanaan program dan pembangunan di Desa Taman, Kecamatan Taman, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, memicu pertanyaan dari masyarakat setempat. Isu yang disorot meliputi realisasi proyek Tahun Anggaran (TA) 2025, penyelesaian sewa tanah kas desa, hingga kejelasan anggaran pembangunan pagar keliling Makam Mbah Aji.
Berdasarkan hasil investigasi dan konfirmasi tim di lapangan kepada Kepala Desa Taman, keterbukaan informasi mengenai proyek-proyek tersebut dinilai masih minim. Warga menuntut transparansi terukur, bukan sekadar klaim bahwa persoalan telah dilaporkan.
Warga mempertanyakan status proyek fisik tahun anggaran 2025 yang diduga belum rampung atau belum berjalan sepenuhnya.
Penyelesaian Sewa Tanah Kas Desa: Terdapat tunggakan atau kekurangan pembayaran sewa tanah kas desa oleh pihak pemerintah desa yang hingga kini belum diselesaikan.
Anggaran Pagar Makam Mbah Aji (TA 2026): Pembangunan tembok keliling bagian selatan Makam Mbah Aji yang disebut menguras anggaran sebesar Rp35 juta untuk TA 2026.
Klarifikasi Kepala Desa Dinilai Masih Mengambang
Saat dikonfirmasi mengenai progres pembangunan pagar Makam Mbah Aji, Kepala Desa Taman membenarkan bahwa proyek tersebut masuk dalam program TA 2026 dengan alokasi anggaran Rp35 juta.
Namun, Kepala Desa belum memberikan penjelasan rinci terkait:
Tahapan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan di lapangan.
Volume fisik pembangunan yang direncanakan.
Rincian teknis penggunaan alokasi dana Rp35 juta tersebut.
Terkait pertanyakan apakah seluruh persoalan tersebut sudah dilaporkan saat Masa Akhir Jabatan (AMJ), Kepala Desa hanya menjawab singkat bahwa hal itu telah dilakukan. Kendati demikian, tidak ada rincian mengenai kepada siapa laporan diserahkan, bagaimana tindak lanjutnya, maupun hasil konkret yang dicapai.
Pentingnya Transparansi dan Kontrol Sosial
Masyarakat Desa Taman menegaskan bahwa pengawasan warga terhadap alokasi Dana Desa merupakan bentuk kontrol sosial yang sah, bukan sikap permusuhan terhadap pemerintah desa. Warga berhak mengetahui detail penggunaan anggaran yang bersumber dari uang rakyat.
Pemerintah Desa Taman diharapkan segera memberikan klarifikasi resmi disertai dokumen pendukung yang valid agar tidak menimbulkan spekulasi maupun prasangka di tengah masyarakat.
Di waktu tim mengkonfirmasi ulang pada hari Kamis (10/09/2026) kepada kades malah kades menyebut nama seseorang yang juga berprofesi sebagai media,belum di ketahui maksud dan tujuan kades tersebut menyebut nama orang media yang di maksud.
” Kenal yang namanya HRJ mas , Dia juga orang media ” Ucap Kades.
Beberapa menit kemudian ada nomer yang tak di kenal menghubungi tim namun tidak sempat terangkat.
Red/Tim Redaksi
Pos terkait
Tidak ada komentar