Menelusuri Dugaan Iuran Rp500 Ribu Per Dapur di Paguyuban MBG Pemalang

PEMALANG — Praktek penarikan iuran bulanan di lingkup Paguyuban Makan Bergizi Gratis (MBG) Kabupaten Pemalang mendadak memantik sorotan tajam. Setiap dapur operasional atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah aktif diduga kuat dikenakan kewajiban membayar biaya rutin sebesar Rp500.000 per bulan.

Berdasarkan estimasi, terdapat setidaknya 140 dapur SPPG di wilayah tersebut. Jika seluruh dapur operasional tersebut diwajibkan membayar, akumulasi dana yang terkumpul diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah setiap bulannya. Penarikan iuran ini dikabarkan telah berlangsung sejak akhir Agustus lalu.

“Akhir bulan Agustus sudah ditarik per dapur yang sudah operasional sekarang 500rb,” ungkap salah satu pihak internal melalui tangkapan layar percakapan tertulis yang diterima redaksi, Sabtu malam (5/9/2026).

Istilah “Pengondisian” Pemicu Tanda Tanya

Informasi yang dihimpun oleh tim CMIGroup mengindikasikan bahwa dana iuran rutin tersebut ditarik salah satunya untuk alokasi keperluan “pengondisian”.

Penggunaan istilah “pengondisian” ini mendadak memicu spekulasi dan tanda tanya besar di kalangan anggota paguyuban maupun publik luas. Hingga kini, belum ada penjelasan mendasar mengenai definisi spesifik dari tindakan pengondisian tersebut, serta siapa saja pihak atau oknum yang menjadi sasaran alokasi dana tersebut.

Di samping itu, masih timbul ketidakpastian mengenai cakupan kewajiban pembayaran tersebut—apakah berlaku mengikat bagi seluruh 140 dapur SPPG tanpa terkecuali, atau hanya dibebankan kepada anggota paguyuban tertentu saja.

Hingga berita ini diturunkan, pengurus Paguyuban MBG Pemalang belum memberikan rincian transparansi terkait dasar hukum atau penetapan nominal iuran, maupun mekanisme pertanggungjawaban penggunaan dana tersebut.

Saat awak media berupaya melakukan konfirmasi dan klarifikasi langsung kepada Ketua Paguyuban MBG melalui pesan singkat WhatsApp pada Sabtu malam (5/9/2026), pesan yang dikirimkan mengenai isu tersebut hanya berstatus terbaca (centang biru) tanpa disertai keterangan maupun tanggapan resmi.

Sebagai bentuk penerapan asas keberimbangan informasi (cover both sides), redaksi tetap memberikan dan membuka ruang seluas-luasnya bagi pihak pengurus Paguyuban MBG maupun pihak terkait untuk memberikan tanggapan resmi dan klarifikasi guna menjelaskan persoalan ini secara terbuka kepada publik.

(red/tim/sur)