Diduga Diskriminatif Tunda Pencatatan Serikat Buruh, Disnaker Pemalang Bakal Dikepung Massa Kamis Besok
PEMALANG — Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Kabupaten Pemalang terancam dikepung gelombang massa dari koalisi sipil pada Kamis (6/8/2026). Aksi solidaritas berskala besar ini dipicu oleh dugaan tindakan diskriminatif Disnaker Pemalang yang tak kunjung mencatatkan keberadaan Serikat Buruh Front Kerakyatan (SBFK-KASBI) PT Long Well Internasional (LWI).
Kecaman keras dilayangkan oleh Serikat Pelaut Laskar Patih Sampun (SP LPS) atas mandetnya proses administrasi tersebut. Sekretaris Jenderal SP LPS sekaligus Plt. Ketua Karang Taruna Kabupaten Pemalang, Hamu Fauzi, mengungkapkan bahwa permohonan pencatatan serikat telah diajukan lebih dari 21 hari, namun Disnaker Pemalang belum juga mengeluarkan bukti pencatatan resmi.
Hamu menilai alasan Disnaker yang menahan proses akibat adanya surat keberatan dari serikat pekerja lain sama sekali tidak memiliki dasar hukum. Menurutnya, hak warga negara untuk berserikat telah dijamin secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh.
“Berserikat itu hak yang dijamin undang-undang. Dinas hanya fasilitator untuk melegitimasi kehadiran negara. Jika pencatatan ditunda-tunda hanya karena persoalan seperti itu, patut diduga ada oknum di Disnaker yang sengaja menyeting agar SBFK-KASBI tidak bisa dicatatkan, padahal serikat lain diproses dengan lancar,” ujar Hamu melalui pesan tertulis via WhatsApp, Selasa (4/8/2026) malam.
Sebelumnya, situasi hubungan industrial di PT LWI sempat memanas akibat pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap tiga orang pengurus SBFK-KASBI yang mengarah pada dugaan pemberangusan serikat (union busting). Pada proses verifikasi faktual beberapa hari lalu, Disnaker Pemalang bahkan sempat mendesak agar ketiga pengurus yang di-PHK tersebut dicoret dari struktur kepengurusan.
Namun, menyusul desakan publik dan ancaman unjuk rasa berskala masif, manajemen PT LWI akhirnya melunak dan bersedia memulihkan seluruh hak tiga pengurus serikat tersebut.
Meski perselisihan dengan pihak perusahaan telah rampung, hambatan justru masih membentur dinding birokrasi Disnaker Pemalang. Hamu menegaskan tidak ada lagi alasan bagi instansi pemerintah tersebut untuk menunda kewajibannya.
Jika hingga jelang hari H Disnaker Pemalang tetap enggan menerbitkan bukti pencatatan SBFK-KASBI, Hamu memastikan siap memobilisasi massa Karang Taruna Kabupaten Pemalang bersama elemen serikat buruh, mahasiswa, dan kelompok masyarakat sipil untuk menduduki kantor Disnaker Pemalang pada Kamis besok.
Hingga berita ini diunggah, awak media masih berupaya melakukan konfirmasi kepada pihak Disnaker Kabupaten Pemalang guna mendapatkan hak jawab dan keberimbangan berita. (red)
Pos terkait
Tidak ada komentar